uu jaminan sosial. Bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) disusun untuk merumuskan secara operasional jaminan sosial yang berkeadilan dan menjamin seluruh rakyat hidup bermartabat. uu jaminan sosial

150 Tahun 2004, TLN No. PRESIDEN. 2 Fungsi BPJS . bahwa . Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pasal 1, “Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi. 24 Tahun 2011 menentukan bahwa pemberi kerja secara bertahap. Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS (UU BPJS), yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. No. 24 Tahun 2011). Jenis jaminan sosial mencakup kesehatan, kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, pensiun, kematian, dan jaminan hari tua. Pengertian Jaminan sosial adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga masyarakatnya, dan/atau perlindungan yang diberikan oleh kepala. Aturan mengenai UU jaminan sosial ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Inilah 40 pertanyaan UU Cipta Kerja yang berhubungan dengan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). (4) Dewan Jaminan Sosial Nasional berwenang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asingPenyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); dan. 1) perubahan pasal 18Di Amerika Serikat, Jaminan Sosial mengacu pada pemerintah federal Old Age-, Korban, dan Asuransi Cacat (OASDI) program. Khusus bagi yang miskin maka iuran tersebut ditanggung oleh negara. id, pasal 34 ayat 1 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. BAB I. Seseorang harus telah bekerja dan membayar pajak gaji ini selama 40 kuartal (10 tahun) selama hidupnya, dan harus. Menurut UU No. UU Nomor 24 Tahun 2011; PP Nomor 44 Tahun 2015 beserta perubahannya; PP Nomor 45 Tahun 2015; dan PP Nomor 46 Tahun 2015. b. Sistem Jaminan Sosial Nasional 1. Kewajiban ini diberlakukan pemerintah sejak 1 Juli 2015, sejalan dengan pembentukan program JP di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Ketiga, Peraturan Menteri Sosial No. . b. 이 웹사이트에서는 인도네시아의 헌법, 법률, 규칙, 조약 등 다양한 법률 자료를 검색하고 열람할 수 있습니다. Tujuan. Hal tersebut tercantum juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1) yaitu: Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 menjelaskan hak warga negara untuk mendapatkan jaminan sosial dari negara. Risma menyebut proses penetapan data yang telah padan dilakukan sebulan sekali. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. NOMOR 3 TAHUN 1992. Sebagaimana regulasi sebelumnya, jawaban apakah boleh tidak ikut BPJS tetap sama, yakni tidak boleh. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan UU No. “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta pada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti,”. UU: Nomor: 40: Tahun: 2004: Nama Peraturan: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL : Pemrakarsa Terjemah Resmi: BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAANSistem Jaminan Sosial Nasional, harus dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Undang -Undang yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk mempercepat terselengg aranya sistem jaminan sosial n asional bagi seluruh rakyat Indonesia; d. bahwa . Prinsip- Prinsip BPJS Ketenagakerjaan tinjauan hukum Islam Prinsip- Prinsip yang terdapat dalam UU No. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh. PERPRES No. b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, harus dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Undang -Undang yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk mempercepat terselengg aranya sistem jaminan sosial n asional bagi seluruh rakyat Indonesia; d. Warga harus membayar pajak sebagai kewajiban warga negara dan warga harus membayar premi asuransi sebagai kontribusi untuk mendapatkan pertanggungan dari jaminan sosial. Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS memutusstatus kepesertaan 4200 pekerja Freeport secara sepihak. korban bencana alam; dan/atau c. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan yang Diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial. Menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“UU BPJS”), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”) Ketenagakerjaan sebagai salah satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. PT Jamsostek bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan dan tetap menyelenggarakan program. Selanjutnya program jaminan sosial tersebut akan dilakukan oleh beberapa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 1. Jaminan Kesehatan menurut UU SJSN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaatpemeliharaan kesehatan dan perlindungan. Undang-Undang No. Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan berkedudukan dan berkantor di ibu kota Negara RI. Tanggal 16 Juni 2023, Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya "Peraturan Kecelakaan Tahun 1947" (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 7 Pasal 16 angka 1 UU No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 2013. Pakar UGM Sarankan Jaminan Sosial dalam UU Cipta Kerja Diperluas. 2. (2) Dewan. Program Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) adalah hak setiap tenaga kerja, baik dalam hubungan kerja maupun tenaga kerja luar hubungan kerja. . pelaksanaan PBI program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (6) UU SJSN. BAB IV DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL Pasal 6 Untuk penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan Undang-Undang ini dibentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional. (Foto: Di Indonesia, masyarakat yang lemah dan tidak mampu akan dijamin oleh negara melalui suatu sistem jaminan sosial sebagaimana yang tertulis pada Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945, “Fakir miskin dan anak-anak terantar dipelihara oleh negara. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Liputan6. Salah satu regulasi yang memberikan jawaban atas pertanyaan apakah boleh tidak ikut BPJS adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem. Konsep Dasar Jaminan Sosial BPJS 1. Pasal 16 Jenis Bantuan Sosial pada penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:. UU BPJS menetukan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan konvensi ILO No. Dalam UU BPJS, menteri tidak bisa mengontrol apalagi mengusulkan pemberhentian direksi maupun merecall Dewas unsur Pemerintah, karena direksi dan Dewas bertanggung jawab langsung ke presiden. Bagikan. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan peraturan yang disusun untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, perusahaan, aturan kerja standar, dan lain sebagainya. Memperhatikan tugas, fungsi, dan keunikan dari penyelenggaraan program jaminan sosial tersebut, serta mengingat belum cukup diaturnya ketentuan Pajak Penghasilan atas program jaminan sosial tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. jaminan sosial tenaga kerja. Penolakan UU No 6/2023 menjadi agenda utama Hari Buruh tahun ini. Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja 17 4. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 8 Lihat Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha , Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas; UU No. 230IV. BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI /. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. (sumber: Indeks:UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 3 Tahun 1992 dengan jelas menentukan bahwa program jaminan sosial tenaga kerja wajib dilakukan oleh setiapDalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 menjelaskan hak warga negara untuk mendapatkan jaminan sosial dari negara. 1. Bagian Ketiga Wewenang Pasal 11 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal. Logo Askeskin. Kunjungi lagi halaman ini dalam beberapa waktu ke depan untuk melihat perubahan terbaru. tenaga kerja di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan; c. Semua pekerja, tanpa terkecuali, harus mendapatkan perlindungan yang setara dan manfaat yang adil dari program-program jaminan sosial ini. Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial (Kemensos) Rachmat Koesnadi, mengungkapkan, ada dua syarat penerima bansos PKH. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan program negara yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 pasal 28 H ayat (2) dan Pasal 34. Jaminan Sosial Kerja (Jamsostek) dan dikhususkan bagi pegawai negeri maupun swasta (UU Nomor 24 tahun 2011). 3 Tahun1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. 40 Tahun 2004 dengan berlandaskan UUD 1945. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan amanat uu No. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 24 Tahun 2011. Sementara itu UU No 35 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 ayat (3) menyebutkan setiap orang yang termasuk dalam kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan begitu pula. Jaminan Sosial Nasional (SJSN), UU SJSN ini sifatnya hanya mengatur program-program Jaminan Sosial. Jaminan perlindungan sosial bagi para pekerja atau buruh yang seluruhnya terdapat dan telah diatur sedemikian rupa dalam UU Cipta Kerja, khususnya ditujukan untuk para buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja merupakan bentuk nyata dari bagaimana komitmen pemerintah untuk memberikan solusi yang adaptif akan. Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional T. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan Peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian berupaJaminan Sosial; f. Pertanyaan tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2004. Oleh karena itu, program Jamsostek tersebut wajib dilakukan oleh setiap perusahaan (pasal 3 ayat [2] jo. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan. Reporter. Perusahaan wajib memberikan jaminan sosial kepada karyawan yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan jaminan. 46, LN. Uu no. Dewan Jaminan Sosial Nasional beranggotakan 15 (lima belas) orang, yang terdiri dari unsur Pemerintah, tokoh dan / atau ahli yang memahami bidang jaminan sosial, organisasi pemberi kerja, dan organisasi pekerja. Roosevelt tanda tangan ‘s. 12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Dengan UU BPJS ini dibentuk 2 (dua) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”), yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sistem Jaminan Sosial Nasional, harus dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Undang -Undang yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk mempercepat terselengg aranya sistem jaminan sosial n asional bagi seluruh rakyat Indonesia; d. 021 3459444. 24 Tahun 2011 tentang Badan. Transformasi badan penyelenggara diatur leb aih rinci dalam Undang-aUndang Nomor 24 Tahun 2 a011 ten a. Bab XII UU P2SK memuat tentang Dana Pensiun, Program Jaminan Hari Tua (JHT), dan Program. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2009. bahwa . bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua yang merupakan amanat Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PeraturanUU Undang-Undang. Perbedaan Peraturan Mengenai Pengupahan dalam Perpu 2. (mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Pasal 84 (mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun. [1] asli Undang-Undang Jaminan Sosial [2] (1935) dan versi saat Undang-Undang, sebagaimana telah diubah [ 3] mencakup beberapa kesejahteraan sosial dan asuransi sosialprogram. Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pengertian ini juga dijelaskan dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. 2. sosial, yang menegaskan bahwa jaminan sosial (social security) merupakan “hak” (right). Berdasarkan pasal tersebut, hak warga. Jaminan Sosial menurut Undang-Undang ini. Perubahan ini tentu berbeda dengan UU ASN sebelumnya yang masih membedakan penghasilan mereka yang berstatus PNS dan PPPK. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 007/PUU-III/2005, Pemerintah bersama DPR mengundangkan sebuah peraturan pelaksanaan UU SJSN setingkat Undang-Undang, yaitu UU No. awal tahun 1930an. 3. jaminan kesehatan; b. 2 Tahun 1948), dari Republik Indonesia, sebagaimana Telah Diubah Dalam Peraturan Pemerintah No. Maka, menjawab pertanyaan Anda, beberapa pasal dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja telah mengatur prinsip-prinsip perlindungan tenaga kerja, seperti non-diskriminasi, jaminan sosial, perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, dan lain-lain. Jaminan Kematian; c. 40 Tahun 2004 merupakan instrumen negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa ini guna meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Utamanya adalah sebuah bidang dari kesejahteraan sosial yang. B. Jakarta - . Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“UU BPJS”). UU No. 24 Tahun 2021 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan UU No. Bagan pengelolaan aset jaminan sosial kesehatan dapat ditunjukkan dalam gambar di bawah ini: 6 Pasal 1 angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional jo. 47 -2- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,. Hadirnya SJSN telah melahirkan sistem baru program jaminan sosial di Indonesia dan menggantikan. Pasal 188 mengatur hal baru tentang JHT dengan merevisi Pasal 36, 37, dan 38 UU SJSN. UU No. permohonan kepailitan bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 2; dan b. Jaminan Sosial. 24 Tahun 2011 juga menetapkan, Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Tabel 1 . ABSTRAK: bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur; bahwa untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat. Pasal 14 UU No. UU 16 tahun 2023 tentang Landas Kontinen. Dalam UU tersebut ditetapkan 2 (dua) BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. bahwa pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia. b. 인도네시아의 법률 체계와 입법 과정에 관심이 있다면, 이 웹사이트를 방문해. PP No. tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam. Juli Hantoro. Pasal 5 dalam undang-undang tersebut mengamanatkan pembentukan badan yang disebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS). Kedua syarat itu adalah penerima terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan memenuhi komponen persyaratan sebagai peserta PKH. Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial: Bentuk Peraturan:. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Jaminan sosial. 2018. Untuk penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan Undang-Undang ini dibentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional. Penyelesaian Perselisihan. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No. penyelenggaraan program jaminan sosial. Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan social tenaga kerja. Jadi, apakah UU SJSN dan UU BPJSInklusifitas dalam jaminan sosial yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah langkah yang sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan di Indonesia. UU No. Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Jaminan Sosial Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. 3, No. Pelaksanaannya terutama dikaitkan dengan upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan yang dilakukan. 255 Program jaminan sosial di Indonesia sebenarnya telah dikenal sejak tahun 1936 yang saat itu pemerintah Hindia Belanda memberikan jaminan kesehatan Pertimbangan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah: a) bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur; b) bahwa untuk memberikan jaminan sosial yang. No. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial nasional (SJSN). UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL. Jaminan sosial tenaga kerja adalah hak setiap pekerja/buruh.